Top Ad unit 728 × 90

Berita Terbaru

recentposts

Penjelasan lengkap Terbaru Mendagri terkait Protokol New Normal ASN-Ojol !

https://www.cnnjava.com/2020/05/penjelasan-lengkap-terbaru-mendagri.html

Jakarta, CNNJAVA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan pedoman tatanan normal baru atau new normal. Protokol itu mengatur kegiatan aparatur sipil negara (ASN), pusat keramaian hingga ojek online agar dapat kembali produktif namun tetap aman dari Corona (COVID-19).

Pedoman tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 440-830 tahun 2020 yang diteken Tito pada 27 Mei 2020. Tito mengatakan pedoman ini disusun untuk menetapkan tatakelola keseharian baru serta meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari COVID-19.

"Pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah disusun secara umum untuk memberikan pedoman dalam menetapkan tatakelola kehidupan baru dalam keseharian guna meningkatkan peran dan kewaspadaan untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di lingkungan kerja, serta memberikan perlindungan seoptimal mungkin bagi kesehatan Aparatur Sipil Negara ," kata Tito dalam isi Kepmendagri seperti dilihat detikcom, pada Sabtu (30/5/2020).



Dalam Kepmen, Tito menuturkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah dinilai telah mampu menekan laju infeksi Corona di Indonesia. Namun, kehadiran virus Corona telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan dan merubah tatanan hidup di masyarakat sehingga perlu adanya kenormalan baru dalam kegiatan keseharian masyarakat.

"Pandemi COVID-19 yang telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Pandemi ini telah mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajaran dan bahkan kewajiban," tuturnya.

"Kondisi ini memunculkan istilah kondisi normal baru yang baru di mana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus Corona, sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah pada kondisi sebelum terjadinya COVID-19, yang disebut dengan masyarakat produktif dan aman COVID-19," sambungnya.

Selain memuat protokol kegiatan ASN dan Pemda, Kepmen memuat protokol kegiatan di tempat umum. Protokol kegiatan umum itu meliputi protokol layanan kesehatan, Protokol kegiatan di luar rumah, protokol di tempat bekerja, protokol layanan pendidikan dan sekolah pada masa transisi hingga diterapkannya protokol normal baru.

Kemudian protokol perjalanan dinas/bisnis, protokol penyelenggaraan acara (pernikahan, ibadah, konser, acara olahraga), protokol pusat keramaian (pasar, mal, pertokoan), dan protokol transportasi publik.

Berikut poin-poin penjelasan terbaru Mendagri soal protokol new normal ANS hingga Ojol:

Protokol ASN dan Pemda
Mendagri Tito Karnavian mengatakan penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 bagi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah harus memenuhi 6 syarat. Adapun 6 syarat yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penularan COVID-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan.
2. Kapasitas sistem yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kotak hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi.
3. Mampu menekan wabah virus Corona pada wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi.
4. Penerapan protokol COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga jarak fisik (physical distancing), fasilitas cuci tangan dan etika pernafasan (dengan masker).
5. Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah.
6. Memberikan kesempatan kepada untuk memberikan masukan, berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19.

Protokol Transportasi Publik, Termasuk Ojol
Untuk mencegah penyebaran virus Corona, ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) operasionalnya diminta masih tetap ditangguhkan.

Pedoman itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 440-380 tahun 2020 tentang tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Pengoperasian ojek konvensional/ojek online harus tetap ditangguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi," kata Tito dalam isi Kepmendagri Nomor 440-380/2020 seperti dilihat detikcom, Sabtu (30/5/2020).

Berikut Protokol transportasi publik dalam Kepmendagri:

1. Pengelola harus memantau pelaksanaan tindakan keselamatan universal dan wajib memantau dan mengelola jalur antrian/ticketing angkutan umum, area/kantor antrian/tiket, serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing penumpang/pengemudi/kondektur masing-masing moda transportasi umum.

2. Pengoperasian ojek konvensional/ojek online harus tetap ditangguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi.

3. Penumpang di semua jenis kendaraan angkutan umum wajib mencuci tangan atau membersihkannya sebelum naik kendaraan dan duduk di kursi yang terpisah (mengatur jarak aman) dan setiap saat harus menggunakan masker di stasiun dan di dalam moda transportasi.

4. Pengelola harus mulai menggunakan mekanisme pembayaran 'tanpa uang tunai' yang diharapkan akan meminimalkan risiko penularan.

5. Lembaga dan/ atau pihak berwenang yang ditugaskan untuk mengelola pusat transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan sejenisnya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan tindakan keselamatan universal dan wajib yang disebutkan di atas dan akan mempertimbangkan langkah-langkah khusus berikut:

a) menyusun protokol kesehatan masyarakat di bandara dan pelabuhan;
b) pemeriksaan wajib suhu tubuh untuk semua penumpang yang datang dan berangkat; karantina wajib (rumah atau di fasilitas pemerintah resmi) untuk semua penumpang yang tinggi badan menyusun database informasi untuk pelacakan kontak;
c) penyiapan fasilitas sanitasi menyeluruh dan desinfeksi semua moda transportasi yang datang dan pergi;
d) pengujian rutin wajib terhadap semua karyawan, personil, staf dan kru yang terkait dengan kapal dan atau telah membantu penumpang; dan
e) jika memungkinkan dan tersedia pengujian cepat penumpang yang datang dan berangkat.


Protokol Pusat Keramaian
Mendagri Rito Karnavian juga meminta pusat perbelanjaan untuk tidak menggunakan pembayaran secara tunai. Hal tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat.

"Pusat perbelanjaan harus mensosialisasikan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless)," kata Tito.


Kemudian, Tito juga meminta pengelola toko di pusat perbelanjaan dan satuan pengamanan juga wajib mengatur jarak fisik di lokasi minimal 1 meter. Termasuk pada saat adanya antrean para pembeli.

"Pengelola dan satuan pengamanan wajib menerapkan aturan jarak fisik (physical distancing) dan jarak sosial (social distancing) pada setiap gerai, toko, antrean, dan semua fasilitas lainnya minimal 1 m tetapi lebih disarankan sejauh 2 meter antar-individu di semua ruang publik," ujarnya.

Protokol lain yang harus dilakukan yakni melakukan pemeriksaan suhu tubuh di lokasi-lokasi terbuka dan tertutup di mana terdapat dua orang atau lebih di lokasi dan area pusat kerumunan. Sementara untuk toko dan pusat perbelanjaan kapasitas orang yang hendak masuk harus dibatasi.

"Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul. Untuk toko dan pusat komersial seperti pusat perbelanjaan, supermarket, dan bank perlu menetapkan jumlah maksimal orang yang bisa memasuki tempat itu," kata Tito yang tertuang dalam point 3 dan 4 dalam protokol new normal.

Pada aturan ini juga disebutkan akan dibukanya kembali salon dan spa ketika new normal mulai diterapkan nanti. Namun ada ketentuannya.

"Salon, salon kecantikan dan spa akan diizinkan untuk beroperasi lagi tetapi personel harus menggunakan masker dan sarung tangan. Para pegawai juga harus sering mencuci tangan dan membersihkan alat-alat mereka dengan cairan desinfektan," ucap Tito.

Sementara itu, protokol pusat keramaian (pasar, mal, pertokoan) dalam Kepmendagri adalah sebagai berikut:

1. Semua fasilitas komersial swasta, industri, dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang beroperasi di dalam yurisdiksi teritorial dari pemerintah daerah wajib untuk menyerahkan 'rencana pengelolaan normal baru' kepada unit pemerintah daerah yang akan merinci pengaturan dan tata kelola pusat keramaian sesuai dengan perlindungan/protokol yang diperlukan sebelum dimulainya kembali beroperasi.

2. Pengelola dan satuan pengamanan wajib menerapkan aturan jarak fisik (physical distancing) dan jarak sosial (social distancing) pada setiap gerai, toko, antrian, dan semua fasilitas lainnya minimal 1 m tetapi lebih disarankan sejauh 2 meter antar individu di semua ruang publik

3. Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul

4. Untuk toko dan pusat komersial seperti pusat perbelanjaan, supermarket, dan bank perlu menetapkan jumlah maksimal orang yang bisa memasuki tempat itu

5. Pusat perbelanjaan harus mensosialisasikan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless).

6. Pengelola harus membatasi jumlah orang yang masuk lift dan pengelola harus mulai memperbanyak mesin penjual makanan/minuman otomatis daripada mengoperasikan kafetaria secara penuh untuk mengurangi kontak langsung.

7. Salon, salon kecantikan dan spa akan diizinkan untuk beroperasi lagi tetapi personel harus menggunakan masker dan sarung tangan. Para pegawai juga harus sering mencuci tangan dan membersihkan alat-alat mereka dengan cairan desinfektan

8. Menempatkan materi informasi sebagai pengingat bagi pegawai dan pengunjung untuk mempraktikkan jarak fisika aman, cuci tangan dan sanitasi rutin, informasi medis dan kesehatan, pembaruan pada kasus-kasus lokal dan kebijakan pemerintah serta petunjuk arahan ke lokasi tempat cuci tangan dan sanitasi,stasiun pengujian atau fasilitas, fasilitas karantina, dan informasi-informasi penting lainnya

9. Pemerintah daerah, harus menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat komersil/pertokoan/mal yang beroperasi di wilayah yurisdiksi mereka yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja/area lantai kantor, dan sejenisnya

10. Restoran, cafe, warung makan, dll:

a) Melanjutkan operasi tetap memprioritaskan dengan layanan take-out/pengiriman dan secara bertahap memperkenalkan kembali makanan di tempat secara terbatas.
b) Kurangi makanan dan hentikan sementara prasmanan dan layanan salad bar.
c) Harus membuat lebih banyak ruang di area makan dan pertahankan jarak dua meter antar meja saat layanan makan di tempat dilanjutkan.
d) Pengelola dan karyawan restoran, cafe, warung harus dilengkapi dengan face mask dan selalu menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan.
e) menyediakan buklet menu sekali pakai (tidak dibagi dan dipakai lagi).
f) Menyediakan tisu berbasis alkohol untuk pelanggan dan atau dispenser sabun tanpa sentuhan langsung di area mencuci.
g) Mempromosikan layanan tanpa kontak langsung antar penjual dan pembeli untuk pelanggan makan malam.
h) Menyediakan alat makan sekali pakai dan cuci alat makan non-sekali pakai dengan solusi sabun yang efektif dengan air hangat.
i) Menandai jarak aman dengan garis antrean.
j) Melakukan kegiatan disinfektan secara berkala di tempat umum.
https://news.detik.com
Penjelasan lengkap Terbaru Mendagri terkait Protokol New Normal ASN-Ojol ! Reviewed by Kharis Almumtaz on May 31, 2020 Rating: 5
Powered By Blogger, Designed by Kharis Mujahada

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.